Sistem Ekonomi
Indonesia
1. Pengertian SIstem
Sistem berasal
dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma)
adalah suatu kesatuan yang
terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk
memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk
mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan
suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model
matematika seringkali bisa dibuat.
Sistem
juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam
suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti
negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain
seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di
mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara
tersebut.
2. Sistem Ekonomi di Dunia
Sistem Ekonomi Sosialis/Komunis
Sistem ekonomi ini
menjadikan pemerintah sebagai pusat dari segala macam kegiatan ekonomi. Segala
macam kegiatan ekonomi masyarakat diatur oleh pusat, bahkan mengenai hak milik
pribadi pun pemerintah pusatlah yang mengatur.
Akibat dari sistem ini, tidak adanya
kepemilikan pribadi karena semuanya diatur oleh pusat. Tak ada pula si kaya dan
si miskin karena ekonomi komunis berpandangan bahwa seharusnya kondisi
masyarakat harus “sama rata sama rasa”, tak ada yang lebih dan tak ada yang
kurang. Rakyat atau masyarakat tidak bebas menggunakan sumber daya alam.
Kemampuan mereka untuk berpikir
kreatif benar-benar dipasung sehingga rakyat hanya bisa “terima-terima” saja.
Sistem ekonomi sosialis ini diterapkan oleh Rusia.
Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis
Sistem ekonomi
ini membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan
dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapatkan hak yang
sama untuk berkreativitas. Tak ada pelarangan.
Intinya, dalam sistem ekonomi kapitalis,
semua bebas berbuat apa saja. Sehingga tak mengherankan bila kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power
pada sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis ini diterapkan
oleh Amerika sebagai negara imperialis.
Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi
yang merupakan kombinasi dari dua sistem ekonomi sebelumnya, yaitu komunis dan liberal.
Rakyat memiliki hak untuk berkreativitas, namun demikian pemerintah juga tetap
berperan dalam mengatur jalannya kegiatan ekonomi.
3. Kapitalis dan Sosialis
Sistem
Ekonomi Kapitalis
Kapitalisme
adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap
orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang,
manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini
pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan
keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga
pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.
Dalam
perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai
dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh
laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan
persaingan bebas dengan berbagai cara.
Sistem Ekonomi Sosialis
Sosialis
adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar
kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur
tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata
kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik,
telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.
Sistem
ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang
bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan
otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang
lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan.
Sistem
Sosialis ( Socialist Economy) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya
mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai Konsekuensinya,
penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian
besar merupakan kepemilikan sosial.
Prinsip Dasar Ekonomi
Sosialis
-
Kepemilikan harta oleh Negara
-
Kesamaan
ekonomi
-
Disiplin
Politik
Ciri-ciri Ekonomi
Sosialis
-
Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
-
Peran
pemerintah sangat kuat.
-
Sifat
manusia ditentukan oleh pola produksi.
4. Persaingan terkendali
Persaingan
Terkendali
Dalam sistem ekonomi Indonesia terdapat pasar persaingan tidak sempurna
(monopoli, duopoli, oligopoli, monopsoni, duopsoni, oligopsoni). Hal itu
menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tidak seimbang dan membuat
ketidaksamarataan pendapatan yang menyebabkan kesenjagan sosial. Peran
pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian
negara dalam menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan.
Kompetisi
untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antarindividu maupun antarbadan-usaha,
pemerintah tidak membatasi pilihan seseorang untuk memasuki bidang
pendidikan/keahlian yang diminatinya. Pemerintah turut mengatur penyediaan
bidang pendidikan/ keahlian, berdasarkan proyeksi kebutuhan. Jadi, tidak
sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta.
Pemerintah juga mengendalikannya dengan membaca
prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha. Dalam
hal penerimaan imbalan atas prestasi kerja, juga sangat terbuka peluang bagi
setiap pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi sekedar kebutuhannya.
Justru pemerintah mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi
standar kebutuhan hidup minimum yang layak.
Kesimpulannya adalah, bahwa iklim persaingan berekonomi dan
kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas,
melainkan persaingan yang terencana-terkendali.
Sejarah Ekonomi
Indonesia
1. Sejarah Pra-kolonialisme
Dinamika
perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari jaman
pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Atas dasar hal
itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan
bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di
nusantara. Posisi gografis dimana pusat kerajaan berada beragam dan berakibat
pada keragaman corak aktivitas perekonomiannya.
Kerajaan
Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur,
maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian utama, sehingga rakyat
Kutai sudah mengenal perdagangan internasional. Kerajaan Tarumanegara berada di
daerah agraris sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah
pertanian dan peternakan. Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau
Sumatera dan berada pada urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga
masyarakat Sriwijaya menguasai perdagangan.
Kerajaan
Mataram berada bagian tengah Pulau Jawa, posisi ini membuat masyarakat Mataram
bertumpu pada sektor pertanian. Kehidupan ekonomi masyarakat pada jaman
Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan.
Kerajaan Majapahit dekat dengan pertanian, maka kehidupan ekonomi masyarakat
Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan.
Singkatnya,
dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sector
pertanian dan perdagangan.
2. Era Pendudukan Jepang
Konstelasi
peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi
politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung
lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan
Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang
membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional
dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan
radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Kebijakan
ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :
1. Perluasan Areal
Persawahan
2. Pengawasan Pertanian Dan
Perkebunan
Perluasan
areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi
pangan antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian
diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah
Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung
desa. Badan yang menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi
Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis
tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan
langsung dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus
dihetikan penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang
menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah
Indonesia selama tiga abad.
3. Ekonomi Indonesia pada masa ORLA, ORBA
dan Reformasi
A. Masa
Orde Lama (1945 – 1967)
Perekonomian
Indonesia pada masa Orde Lama perlu dicermati karena pada masa tersebut,
Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan
perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :
Masa Kemerdekaan (1945 – 1950)
Keadaan
ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan.
Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih
dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI
mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang,
namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan
luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam
kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan
perekonomian Indonesia pada saat itu.
Dalam
menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :
1. Pinjaman
Nasional
Pinjaman
nasional dilakukan oleh menteri keuagan kala itu dengan persetujuan Badan
Pekerja Komiter Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional
yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan
agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan Negara.
2. Pemenuhan
Kebutuhan Rakyat
3. Melakukan
Konferensi Ekonomi
Pembahasan
mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang,
serta status administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi
ekonomi.
4. Membuat
Rencana Pembangunan
Dibuat
Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan) untuk melengkapi pembahasan mengenai
peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta
status perkebunan asing. Dalam dokumen ini meliputi anjutan memperbanyak kebun
bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam
pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
5. Membangun
Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi
Pemerintah
berusaha menggandeng swasta untuk mewujudkan rencana-rencana di atas.
6. Nasionalisasi
Bank Indonesia
Selain
kebijakan di atas, muncul pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem
Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada
masa ini lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan permasalahan
ekonomi dasar namun hal inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik akibat
situasi politik yang tidak stabil.
Masa Demokrasi Liberal
(1950 – 1957)
Ciri
utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini
disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada partai yang
memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian membuat pada masa ini
perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini
akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
Pemerintah
terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian, anehnya pemerintah sudah
mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi
perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang,
melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).
Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
agar tingkat harga turun, dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin.
Pemerintah juga melanjutkan Program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud
untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam
perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967)
Demokrasi
Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno
menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang
berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi
terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi
Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana
dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta
mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.
Tidak
menunjukkan kondisi perekonomian yang baik justru berdampak pada adanya
devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang
tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar
dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan),
perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Pada
saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap
ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
B. Masa
Orde Baru (1967 – 1998)
Masa
Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa
tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan
menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah
berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang
baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan
pemerintah dalam perekonomian mulai masuk.
Pentingnya
aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8
(delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :
1) Kebutuhan Pokok
2) Pendidikan dan kesehatan
3) Pembagian pendapatan
4) Kesempatan kerja
5) Kesempatan berusaha
6) Partisipasi wanita dan
generasi muda
7) Penyebaran pembangunan
8) Peradilan
Agar
implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terencana,
maka kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan
jangka panjang (25-30 tahun) dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan
sehingga dikenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita
menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti
pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka
kemiskinanm meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi,
dan peningkatan sector industri, berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk
melalui program Keluarga Berencana (KB).
Sisi negatif
dari Pelita adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber
daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar
golongan pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk serta
muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Meskipun Orde
Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi
justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya
Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.
Terlepas dari
berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa
Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim
selanjutnya. Kondisi politik yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya
perekonomian secara baik.
Masa Reformasi (1998 - Sekarang)
Masa reformasi
dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sisi
sosial dan politik. Muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan
bagi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling
menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dari sentralitis
menjadi desentralitis.
1. Masa
Presiden BJ. Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999)
Salah
satu tugas penting Presiden Habibie adalah mendapatkan kembali komunitas
Negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis
moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah :
1) Melakukan
restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit
Pengelola Aset Negara
2) Melikuidasi
beberapa bank yang bermasalah
3) Menaikkan
nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000,00
4) Membentuk
lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
5) Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
6) Mengesahkan
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak
Sehat
7) Mengesahkan
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Meski hanya
singkat dalam masa pemerintahannya, namun Habibie menjadi peletak dasar bagi
pemerintahan selanjutnya.
2. Masa
Presiden Abdurrahman Wahid / Gus Dur (20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001)
Gus
Dur memerintah dengan gaya yang agak kontroversial. Banyak
pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan public sehingga berakibat seringnya
muncul perdebatan di public yang tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat.
Gus Dur juga gemar melakukan perjalanan ke luar negeri, yang cenderung terkesan
pemborosan. Keterbatasan fisiknya juga mempengaruhi kinerjanya dalam
menjalankan pemerintahan.
Perekonomian
kala itu butuh perhatian serius dalam penanganannya, salah satunya sector
moneter dan untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia,
dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan
ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
memliki karakteristik sebagai berikut :
1) Dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada
perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan
tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga
sudah mulai stabil.
2) Hubungan
pemerintah dengan IMF kurang baik
3) Sosial
dan Politik yang tidak stabil dan semakin parah yang membuat investor asing
menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia
4) Makin
rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) yang cenderung negative dikarenakan lebih banyaknya kegiatan
penjualan daripada kegiatan pebelian dalam perdagangan saham di dalam negeri
Gus Dur telah
menghiasi bagian sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Di tengah keterbatasan
fisiknya dan gaya kontroversinya, Gus Dur juga telah meletakkan dasar kebijakan
yang dapat menjadi pijakan bagi pemerintahan selanjutnya.
3. Masa
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004)
Mewarisi
kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan
Gus Dur ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun
swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif dan indeks harga
saham gabungan yang cenderung menurun.
Salah satu
masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi. Untuk
mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita dan
menurunkan kurs mata uang rupiah dibawah Rp 10.000,00 dan untuk mengatasi
korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada masa
kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan
walaupun masih ada beberapa kebijakannya yang memicu banyak kontroversi tetapi
Megawati sebagai presiden wanita pertama di Indonesia menjadi bagian dari
perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keberhasilannya dalam memperbaiki sector
moneter, dan membidani terbentuknya lembaga korupsi jelas merupakan modal
berharga bagi pemerintahan selanjutnya.
4. Masa Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20
Oktober 2004 - 2014)
Merupakan
presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun
2009. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam dan
menjadi tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya
memulihkan kehidupan ekonomi Negara dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan SBY
yang dianggap kontroversial yaitu :
1) Kebijakan
mengurangi subsidi BBM
Dilatarbelakangi
oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialhikan ke subsidi
sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
2) Kebijakan
Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Kebijakan ini
ditujukan untuk memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat
miskin namun pada kenyataannya kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang
berhak dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.
Kebijakan
lain yang ditempuh adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan
ini dilakukan melalui pengendalian pembangunan infrastruktur, melalui ajang
pertemuan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (tahun 2006). Event ini
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin
banyaknya investasi asing di Indonesia diharapkan jumlah kesempatan kerja juga
akan bertambah.
Perkembangan
dalam sector utang luar negeri juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan
Oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF. Lalu masa ini
juga ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun,
tingkat inflasi pada masa ini sempat membumbung tinggi.
Pada tahun
2010, perumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan ekonomi
dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti,
perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan
finansial yang terjadi di zona Eropa. Walaupun korupsi dan kemiskinan tetap
menjadi masalah di Indonesia namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan
nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik
dan ekonomi di Indonesia.
Era SBY
meninggalkan beberapa masalah yaitu implementasi pembangunan ekonomi terkesan
seadanya karena belum muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia
kembali bergairah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya tingkat angka
pengangguran dan kemiskinan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan.
`
PDB, Pertumbuhan
Ekonomi, Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia
1. Produk Domestik Bruto
Gross
Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) dapat
diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai
unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun.
GDP tidak
mempertimbangkan kebangsaan perusahaan atau warga negara yang menghasilkan
barang atau jasa negara tersebut. GDP dihitung berdasarkan nilai barang dan
jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di negara
tersebut, baik pribumi maupun warga negara asing.
Nilai GDP
dapat dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku atau harga dasar yang
konstan. GDP nominal mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan harga yang
berlaku di pasar pada tahun tersebut. Sedangkan GDP riil mengukur nilai barang
dan jasa akhir dengan menggunakan harga yang tetap.
GDP yang
dihitung berdasarkan pengeluaran terdiri dari empat komponen utama yaitu
konsumsi dinotasikan C, investasi dinotasikan I, pembelian oleh pemerintah
dinotasikan G, dan total bersih ekspor atau ekspor neto dinotasikan dengan X –
M. Notasi X untuk ekspor dan M untuk impor. Ekspor neto (X – M) menunjukkan
selisih antara nilai ekspor dan impor.
Bentuk aljabar dari GDP dapat ditulis
sebagai berikut:
Y = C + I + G
+ (X – M)
Y = GDP
Konsumsi,
investasi, pembelian pemerintah dan ekspor berkorelasi positif dengan GDP.
Sedangkan impor berkorelasi negatif. Setiap kenaikan komponen-komponen yang
berkorelasi positif akan menaikan nilai GDP. Sedangkan kenaikan komponen yang
berkorelasi negatif akan menurunkan nilai GDP.
Setiap
kenaikan konsumsi, investasi dan pembelian pemerintah maupun ekspor cederung
meningkatkan nilai GDP. Sedangkan peningkatan impor cenderung menurunkan GDP.
Dengan demikian peningkatan GDP dapat dilakukan dengan meningkatkan
komponen-komponen yang berkorelasi positif dan menurunkan komponen yang
berkorelasi negatif.
Pendapatan
pribadi berkorelasi positif terhadap besarnya nilai konsumsi. Naiknya
pendapatan akan meningkatkan nilai komsumsi rumah tangga. Ketika komsumsi rumah
tangga naik, maka GDP cenderung naik. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan GDP
dapat terjadi ketika pendapat pribadi naik.
Investasi
dipengaruhi oleh tingkat pengembalian modal dan tingkat bunga. Para pemilik
modal akan berinvestasi jika tingkat pengembalian modal lebih besar daripada
tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan investasi menjadi tidak
menarik atau tidak menguntungkan. Ketika tingkat bunga tinggi sebagian modal
digunakan untuk mencari keuntungan dari tingkat bunga melalui deposito atau
tabungan. Tingkat bunga tinggi pada akhir akan mengurangi jumlah modal yang
diinvestasikan. Jika pengeluaran investasi berkurang, maka GDP cenderung
menurun. Hal ini menjelaskan bahwa ketika tingkat bunga tinggi, dan deposito
lebih menarik bagi para investor, maka GDP akan cenderung turun .
Pembelian
pemerintah adalah nilai barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat dan
daerah. Contoh pembelian pemerintah adalah pembelian peralatan militer,
pembangunan sarana umum, jalan, gaji pegawai dan jasa yang diberikan oleh
pemerintah. Pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pendapatan pemerintah dari
pajak dan pendapatan bukan pajak, seperti perusahaan milik pemerintah. Jika
pengeluaran pemerintah turun, maka GDP cenderung turun. Hal ini menjelaskan
bahwa jika pendapatan pemerintah naik dan pembelian juga naik maka nilai GDP
akan naik.
Karena salah
satu pendapatan pemerintah adalah pajak, dan jika pendapatan dari pajak
naik, kemudian pemerintah membelanjakan pandapatan dari pajak ini, maka naiknya
pajak akan cenderung meningkatkam GDP.
Ekspor neto
yang dinotasikan dengan (X – M) adalah neraca perdagangan yang menunjukkan
penerimaan bersih dari transaksi internasional. Perubahan arah neraca
perdagangan akan mempengaruhi perubahan GDP. Nilai impor lebih besar daripada
ekspor menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit. Artinya nilai ekspor
neto adalah negatif. Defisit neraca perdagangan cenderung menurunkan nilai GDP.
Hal menjelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan GDP dapat dilakukan dengan
peningkatan ekspor dan penurunan impor.
Produk Domestik Bruto Indonesia
Antara
tahun 1965 sampai 1997 perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase
rata-rata per tahunnya tujuh persen. Dengan pencapaian ini Indonesia tidak lagi
berada di tingkatan “negara-negara berpendapatan rendah” melainkan masuk ke
tingkatan “negara-negara berpendapatan menengah”. Meskipun
demikian, Krisis Keuangan Asia yang terjadi di akhir tahun 1990an
telah memberikan efek negatif bagi perekenomian nasional, akibatnya produk
domestik bruto (PDB) Indonesia turun 13.6 persen di tahun 1998 dan naik sedikit
di tahun 1999 sebanyak 0.3 persen. Antara tahun 2000 sampai 2004 perekenomian
mulai memulih dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebanyak 4.6 persen per tahun.
Setelah itu PDB Indonesia meningkat dengan nilai rata- rata per tahun sekitar
enam persen, kecuali tahun 2009 dan 2013, ketika gejolak krisis keuangan global
dan ketidakpastian terjadi. Meski masih cukup mengagumkan, PDB Indonesia turun
ke nilai 4.6 persen dan 5.8 persen pada kedua tahun tersebut.
|
|
Rata-rata
Pertumbuhan PDB (%) |
|
1998 – 1999
|
- 6.65
|
|
2000 – 2004
|
4.60
|
|
2005 – 2009
|
5.64
|
|
2010 – 2013
|
6.15
|
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
PDB
(dalam milyar USD) |
285.9
|
364.6
|
432.1
|
510.2
|
539.4
|
706.6
|
846.8
|
878.0
|
|
PDB
(perubahan % tahunan) |
5.5
|
6.3
|
6.1
|
4.6
|
6.1
|
6.5
|
6.2
|
5.8
|
|
PDB per
Kapita
(dalam USD) |
1,643
|
1,923
|
2,244
|
2,345
|
2,984
|
3,467
|
3,546
|
3,468
|
Sumber: Bank Dunia, Dana Moneter Internasional
(IMF) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Seperti yang
terlihat dari tabel di atas, penurunan perekonomian global akibat krisis
ekenomi yang terjadi di akhir tahun 2000an berdampak kecil bagi perekonomian
Indonesia jika dibandingkan dengan dampak yang dialami negara lain. Tahun 2009
PDB Indonesia turun ke 4.6 persen. Ini berarti Indonesia adalah salah satu
negara dengan performa pertumbuhan PDB tertinggi di seluruh dunia pada tahun
itu (dan berada di posisi tiga di antara kelompok negara-negara G-20). Meskipun
harga-harga komoditas menurun drastis, bursa saham pun nilainya
turun, imbal hasil obligasi domestik dan internasional cukup tinggi dan nilai
tukar valuta yang melemah, Indonesia masih mampu tumbuh secara signifikan.
Keberhasilan ini terutama dikarenakan oleh ekspor Indonesia yang kepentingannya
relatif terbatas terhadap perekonomian nasional, kepercayaan pasar yang terus
tinggi, dan konsumsi domestik berkelanjutan yang kuat. Konsumsi domestik di
Indonesia (khususnya konsumsi swasta) berkontribusi sekitar dua pertiga bagian
dari pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan sekitar tujuh juta penduduk
masuk ke kelas menengah tiap tahunnya, Indonesia sebenarnya menyimpan kekuatan
konsumen yang secara signifikan dapat mendorong perekonomian dan memicu
peningkatan investasi dalam dan luar negeri dari tahun 2010 dan seterusnya.
Lambannya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 (5.78 persen) terjadi karena kombinasi
ketidakpastian global yang parah disebabkan oleh perancangan ulang program
pembelian aset per bulan Federal Reserve sebesar USD $85 milyar (pelonggaran
kuantitatif) yang mengakibatkan arus keluar modal secara signifikan dari
negara-negara berkembang, dan kelemahan isu finansial internal: defisit
transaksi berjalan dengan rekor tertinggi, inflasi tinggi (setelah pemerintah menaikkan
harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013) dan nilai tukar rupiah yang
terdepresiasi tajam. Untuk menanggulangi masalah-masalah ini dan menjaga
stabilitas keuangan negara, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan secara
signifikan, walau ini berarti pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
dikorbankan.
Perkiraan
perkembangan perekonomian Indonesia di masa depan masih cukup positif tetapi
telah direvisi oleh organisasi-organisasi internasional dan pemerintah
Indonesia karena ketidakpastian global yang berkepanjangan. Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (disingkat MP3EI)
yang baru-baru ini dikeluarkan, mencakup tahun 2011 sampai 2025, menunjuk enam
sektor sebagai koridor utama perekonomian dengan tujuan menempatkan Indonesia
dalam sepuluh besar perekonomian global pada tahun 2025. Rencana ini
mengimplikasikan investasi besar pada sektor infrastruktur - sektor
yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia - dan tujuan akhirnya
adalah PDB akan naik per tahunnya sebanyak delapan sampai sembilan persen.
Namun, target tersebut sepertinya terlalu ambisius jika ingin dicapai dalam
waktu dekat (2014-2017). Institusi-Institusi otoritas internasional (Bank
Dunia, IMF dan Bank Pembangunan Asia) memproyeksikan pertumbuhan PDB tahunan
Indonesia dalam kisaran 5.3 sampai 6.0 persen untuk periode 2014 sampai 2017.
Organisasi-organisasi ini menekankan bahwa reformasi politik dan ekonomi
praktis dikombinasikan dengan investasi besar dalam sektor infrasktruktur akan
menambahkan satu atau dua persen dari perkiraan pertumbuhan PDB saat ini.
Yang juga
menarik untuk dianalisa adalah seberapa jauh faktor-faktor yang ada dalam
kebudayaan Indonesia (salah satu contohnya budaya Jawa yang dominan) dapat
mempengaruhi pertumbuhan PDB (sebagai perbandingan, misalnya saja, pengaruh
kebudayaan Cina terhadap pertumbuhan PDB Cina). Informasi lebih lanjut tentang
topik ini, silakan lihat bagian Budaya Berbisnis di Indonesia.
PDB Indonesia per Kapita dan Distribusi Pendapatan Tak Merata
PDB per
kapita baru-baru ini mencapai level tertinggi dalam sejarah perekonomian
Indonesia dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi lagi. Namun, apakah PDB per
kapita adalah tolak ukur yang cocok untuk Indonesia di mana masyarakat
Indonesia dicirikan oleh tingkat perbedaan yang cukup tinggi terutama dalam
distribusi pendapatan, masih menjadi tanda tanya. Dengan kata lain, terdapat
kesenjangan antara stastistik dan realitas sebagaimana kekayaan 43 ribu orang
terkaya Indonesia (yang hanya berkisar 0.02 persen dari total penduduk
Indonesia) adalah setara dengan 25 persen PDB Indonesia. Kekayaan empat puluh
orang terkaya Indonesia mecakup 10.3 persen dari PDB (jumlah ini berbanding
sama dengan jumlah kekayaan 60 juta orang Indonesia termiskin). Angka-angka ini
mengindikasikan konsentrasi kekayaan yang besar dalam kalangan elit yang kecil.
Apalagi kesenjangan distribusi pendapatan ini diprediksi akan semakin meluas ke
depan.
Komposisi PDB Indonesia: Pertanian, Industri dan Jasa
Tabel di
bawah ini menunjukkan perkembangan luar biasa komposisi PDB Indonesia.
Indonesia berubah dari negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada
pertanian menjadi negara yang perekonomiannya lebih seimbang, di mana sektor
manufaktur (sejenis industri) kini lebih dominan daripada sektor pertanian. Hal
ini juga menyiratkan bahwa Indonesia mengurangi ketergantungan tradisionalnya
pada sektor ekspor primer. Penting juga untuk dicatat, bahwa bagaimanapun juga
ketiga sektor utama tersebut mengalami ekspansi selama periode yang disebut
dibawah ini.
|
|
1965
|
1980
|
1996
|
2010
|
|
Pertanian
|
51%
|
24%
|
16%
|
15%
|
|
Industri
|
13%
|
42%
|
43%
|
47%
|
|
Jasa
|
36%
|
34%
|
41%
|
38%
|
Sumber: Bank Duna dan CIA World Factbook
Ada asumsi
bahwa peran sektor industri akan menguat terhadap PDB Indonesia sementara
sektor pertanian dan jasa akan melemah, karena saat ini sektor manufaktur
adalah sektor yang paling popular di Indonesia untuk investasi asing langsung.
Selain itu, untuk industri-industri inovatif tertentu pemerintah Indonesia
memberikan tax holiday (membebaskan atau mengurangi pajak penghasilan sementara
untuk investor asing) dan dalam waktu yang bersamaan akan menyiapkan
insentif-insentif guna merangsang industri nasional dengan melarang ekspor
bahan baku di tahun 2014 (untuk industri pertambangan). Langkah ini memaksa
dunia perindustrian untuk membangun pabrik dan fasilitas pengolahan untuk
menghasilkan produk nilai tambah.
Salah satu
ciri khas Indonesia yang cukup menonjol adalah bahwa bagian barat negeri ini
secara signifikan mendapatkan porsi lebih besar berkaitan dengan kontribusinya
terhadap pertumbuhan PDB. Pulau Jawa (terutama Jakarta dan sekitarnya) dan
Sumatra berkontribusi lebih dari delapan puluh persen total PDB Indonesia.
Alasan utama situasi ini adalah karena bagian barat Indonesia posisinya lebih
dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ketiga wilayah ini dilihat secara historis
dulunya sama-sama berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi di Asia Tenggara.
Sementara itu, bagian timur Indonesia terletaknya di vakumekonom dan populasi penduduknya cukup
rendah.
PDB Indonesia dalam Perspektif Global
Tabel di
bawah ini menunjukkan PDB Indonesia per kapita dan PDB riil dan
membandingkannya dengan dua kekuatan ekonomi penting dunia: Amerika Serikat
(AS) dan Cina.
|
|
PDB per
Kapita (USD)
|
Pertumbuhan
PDB Riil (%)
|
||||||
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
AS
|
48,358
|
49,854
|
51,749
|
-
|
2.9
|
1.5
|
2.8
|
1.9
|
|
Cina
|
4,433
|
5,447
|
6,091
|
-
|
10.3
|
9.2
|
7.4
|
7.7
|
|
Indonesia
|
3,010
|
3,540
|
3,592
|
-
|
6.1
|
6.5
|
6.2
|
5.8
|
Sumber: Bank Dunia
Melihat PDB
per kapita di atas, dapat disimpulkan langsung bahwa Indonesia masih harus
berusaha lebih lama lagi jika dibandingkan dengan negara-negara yang lebih
maju. Kenyataannya adalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan PDB
terendah di dunia. Melalui beberapa rencana pembangunan, pemerintah Indonesia
mencoba untuk merubah angka tersebut menjadi sekitar USD $14,250 - $15,500 pada
tahun 2025, tetapi apakah tujuan ambisius ini akan tercapai, cukup meragukan -
dan seperti disebut di atas - angka ini tidak merefleksikan distribusi
pendapatan atau kesejahteraan (yg tidak adil) dalam masyarakat Indonesia.
Kebijakan pemerintah yang efektif sangat diperlukan demi menyokong pendidikan
anak-anak Indonesia serta menstimulasi pasar kerja sehingga pertumbuhan tenaga
kerja dapat disalurkan.
PDB per
kapita Indonesia terus meningkat sejak tahun 2000an dan seterusnya. Awalnya
Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan mencapai angka USD $3,000 sekitar tahun
2020 tetapi Indonesia berhasil mencapai angka tersebut satu dekade lebih awal.
Pencapaian level USD $3,000 ini dianggap sebagai langkah penting karena
imbasnya adalah percepatan pembangunan di berbagai sektor (seperti ritel,
otomotif dan properti) oleh karena peningkatan permintaan konsumen sehingga
menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan
target untuk mencapai level USD $5,000 pada tahun 2015.
Pertumbuhan
PDB riil menunjukkan perspektif yang menjanjikan. Sementara negara-negara maju
di Eropa dan Amerika Serikat - digalaukan oleh hutang publik - akan tumbuh
secara lamban dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, negara-negara ekonomi
berkembang di Amerika Selatan dan Asia akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi
yang cukup kuat. Negara-negara ini memiliki karakteristik yang mirip, seperti
persediaan sumber daya alam yang melimpah, populasi yang terus berkembang
pesat, upah buruh dan biaya produksi rendah dan yang tidak kalah penting ranah
politik yang cukup stabil. Salah satu negara ini adalah Indonesia. Tetapi untuk
mencapai tingkat pertumbuhan yang memukau seperti apa yang telah dilakukan Cina
dalam dua dekade terakhir, perlu adanya investasi besar dalam infrastruktur dan
memfokuskan diri pada reformasi politik, ekonomi dan sosial.
2. Faktor-faktor Penentu Prospek
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Subandi,
dalam bukunya Sistem Ekonomi Indonesia, menulis bahwa factor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, adalah:
1. faktor
produksi
2. faktor
investasi
3. faktor
perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
4. faktor
kebijakan moneter dan inflasi
5. faktor
keuangan negara
Sedangkan
Tambunan, dalam bukunya Perekonomian Indonesia, menulis bahwa di dalam
teoti-teori konvensional, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh
ketersediaan dan kualitas dari factor-faktor produksi seperti SDM, kapital,
teknologi, bahan baku, enterpreneurship dan energi. Akan tetapi, faktor
penentu tersebut untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan pertumbuhan
jangka pendek.
Dengan kata
lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih baik, sama atau
lebih buruk dari tahun 2000 lebih ditentukan oleh faktor-faktor yang sifatnya
lebih jangka pendek, yang dapat dikelompokkan ke dalam factor internal dan
eksternal.
Faktor
eksternal didominasi oleh faktor-faktor ekonomi, seperti perdagangan
internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan atau dunia.
1. Faktor-faktor
Internal
a. Faktor
ekonomi, antara lain:
· Buruknya
fundamental ekonomi nasional
· Cadangan
devisa
· Hutang
luar negeri dan ketergantungan impor
· Sector
perbankan dan riil
· Pengeluaran
konsumsi
b. Faktor
non ekonomi, antara lain:
· Kondisi
politik, social dan keamanan
· PMA
dan PMDN
· Pelarian
modal ke luar negeri
· Nilai
tukar rupiah
2. Faktor-faktor
Eksternal
· Kondisi
perdagangan dan perekonomian regional atau dunia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar